KUBET – Pasang surut gerakan mahasiswa dan kebijakan depolitisasi kampus pada masa Orde Baru

Pasang surut gerakan mahasiswa dan kebijakan depolitisasi kampus pada masa Orde Baru

Unjuk Rasa mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terhadap penerapan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKK/BKK di Salemba, Jakarta, 1979

Sumber gambar, TEMPO/Bachrun Suwatdi

Keterangan gambar, Unjuk Rasa mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terhadap penerapan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKK/BKK di Salemba, Jakarta, 1979. [TEMPO/Bachrun Suwatdi; 02A/164/1979; 02A16408; 20120501]

Bulan madu aliansi segitiga militer, mahasiswa, dan teknokrat saat menjatuhkan Presiden Sukarno pada 1966, mulai menemukan titik baliknya pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, ketika rezim Soeharto dianggap mulai melenceng.

Pada masa-masa itu, muncul aksi protes mahasiswa, yang kelak direpresi oleh pemerintah, setelah meledak Peristiwa Malari 1974 dan pendudukan kampus oleh tentara pada 1978.

Lalu pemerintah resmi melarang mahasiswa berpolitik melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus (NKK).

Berikut rangkaian peristiwa penting sebelum, saat kampus disterilkan dari politik, hingga usai kebijakan itu dicabut, yang dikumpulkan BBC dari berbagai sumber.

Pasang-surut gerakan mahasiswa 1978-1990

Mahasiswa mengkritik Orde Baru

Harga bensin naik dan lahirlah Gerakan Mahasiswa Menggugat (GMM) yang melakukan kritik terhadap pemerintah Orde Baru. Mahasiswa kemudian membentuk Komite Anti Korupsi (KAK).

gerakan mahasiswa, demonstrasi
Takarir Sejumlah mahasiswa melakukan aksi pada 1966 dengan melakukan aksi coret di sebuah badan truk.

Hak cipta Prisma/KAMI Pusat

Gerakan Golput lahir

Sebelum memasuki Pemilu 1971, ada kegelisahan dan pernyataan tidak percaya pada sembilan parpol dan Golongan Karya sebagai pembawa aspirasi rakyat. Lahirlah Gerakan Golput (Golongan Putih) yang dimotori Arief Budiman.

gerakan mahasiwa, demonstrasi, golput
Takarir Aksi Golput menjelang Pemilu 1971 di sebuah tempat di Jakarta.

Hak cipta Detikcom/Istimewa

Peristiwa Malari 1974

Mahasiswa menolak investor asing dan menuntut tiga hal: bubarkan asisten pribadi presiden (aspri), turunkan harga, dan berantas korupsi. Pemerintah Soeharto menghabisi aksi mahasiswa setelah terjadi kerusuhan di Jakarta saat mahasiswa turun ke jalan—dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari atau Malari 1974. Belakangan terungkap aksi ini terjadi saat terjadi persaingan di tubuh elite militer.

Malari, gerakan mahasiswa

Hak cipta Kementerian Penerangan dalam Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka (1974-1975)

Mahasiswa wajib minta izin berkegiatan

Mahasiswa memprotes Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 028/1974 yang isinya mengharuskan mahasiswa minta izin kepada rektor bila hendak melakukan kegiatan.

Dewan Mahasiswa dibekukan

Bersamaan Pemilu 1977 dan Sidang Umum MPR, mahasiswa di sejumlah kampus mencoba melakukan perubahan politik. Mereka menolak kehadiran Soeharto sebagai presiden, yang ditanggapi dengan represif oleh rezim Soeharto. Puncaknya ditandai dengan ribuan tentara menduduki kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), perburuan, serta penangkapan pimpinan mahasiswa. Dewan Mahasiswa kemudian dibekukan.

Pemilu 1977, gerakan mahasiswa
Takarir Sejumlah tentara yang menduduki kampus ITB saat mahasiswa melakukan protes atau unjuk rasa menolak dicalonkannya kembali Soeharto sebagai Presiden menjelang Sidang Umum MPR Maret 1978.

Hak cipta TEMPO/Harianto Imam Rahayu

NKK digalakkan dan BKK dibentuk

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef, mengeluarkan SK No.0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) guna menjinakkan kegiatan politik mahasiswa dan secara implisit melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa. Mereka juga membentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).

Gerakan mahasiswa, NKK/BKK
Takarir Unjuk Rasa mahasiswa Universitas Indonesia (UI) terhadap penerapan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKK/BKK di Salemba, Jakarta, 1979.

Hak cipta TEMPO/Bachrun Suwatdi

Protes mahasiswa menentang NKK/BKK

Kehadiran NKK/BKK mulai menyulut protes-protes mahasiswa di sejumlah kampus. Langkah ini didukung Fraksi PDI dan PPP di DPR. Mereka menganggap kebijakan itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pada 24 November 1979, mereka mengajukan hak interpelasi. Upaya ini gagal karena mayoritas anggota DPR menolaknya.

Gerakan mahasiswa, NKK/BKK
Takarir Pelawak Kasino Hadiwibowo atau Kasino Warkop berorasi saat mahasiswa Universitas Indonesia melakukan unjuk rasa menentang Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKK/BKK di Kampus UI, Salemba, Jakarta, 1979.

Hak cipta TEMPO/Bachrun Suwatdi

Diskusi dari kelompok studi mahasiswa

Di tengah dominasi negara dan depolitisasi kampus, mulai muncul kelompok-kelompok studi mahasiswa yang intensif menggelar diskusi. Mereka tumbuh di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Pada waktu hampir bersamaan, muncul pula aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat masalah-masalah sosial di luar kampus.

Konsep Wawasan Alamamater

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto, mengeluarkan konsep ‘Wawasan Almamater’. Isinya sama dengan NKK/BKK yaitu bertujuan mencegah aktivitas politik mahasiswa.

Gerakan mahasiswa, NKK/BKK, wawasasn almamater

Hak cipta Buku ‘Menegakkan Wawasan Almamater’ karya Nugroho Notosusanto (1985)

Geliat pers mahasiswa

Aktivitas pers mahasiswa mulai bergairah kembali, melalui pertemuan tingkat nasional dan membentuk jaringan. Di sejumlah kampus bermunculan penerbitan pers mahasiswa setelah didahului pendirian unit aktivitas penerbitan mahasiswa.

Protes mahasiswa kembali muncul

Setelah lama tidak muncul, protes-protes mahasiswa di sejumlah kampus muncul lagi. Di antaranya, demonstrasi menentang KSOB/TSSB dan RUU Pendidikan di Jakarta. Di Yogyakarta, mahasiswa menggelar aksi menuntut pencabutan NKK/BKK.

Gerakan mahasiswa, NKK/BKK
Takarir Mahasiswa Universitas Gadjah Mada melakukan unjuk rasa menentang Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan atau NKK/BKK di depan Gelora Mahasiswa UGM, Yogyakarta, 1980.

Hak cipta EMPO/Putu Setia

Mahasiswa mengangkat isu sosial lokal

Protes mahasiswa mulai mengangkat masalah-masalah sosial yang bersifat lokal. Mereka menyoal kasus tanah Badega, Cimacan, Kacapiring (di Jawa Barat), Kedung Ombo (Jawa Tengah), serta penggalian pasir di Mojokerto (Jawa Timur). Intinya, mahasiswa melakukan pembelaan terhadap petani.

Gerakan mahasiswa, demonstrasi, Gedungombo
Takarir Demonstrasi mahasiswa di Kedungombo, Jawa Tengah, 1989

Hak cipta Repro Majalah Tempo, 25 Maret 1989.

Buku Pram, komunisme dan demo di Yogyakarta

Aksi maraton demo digelar mahasiswa Yogyakarta memprotes kasus pengadilan terhadap seorang mahasiswa Fisipol UGM, Bambang Subono, dan karyawan kampus FMIPA UGM, Bambang Isti, karena tuduhan subversif. Mereka dituduh menyebarkan ajaran komunisme, melalui penjualan buku Pramoedya Ananta Toer dan diskusi tentang buku karyanya. Mahasiswa Fisipol UGM, Bonar Tigor Naipospos, juga diadili karena aktivitas-aktivitas diskusinya yang dituduh menyebarkan permusuhan terhadap negara.

Gerakan mahasiswa, demonstrasi, Yogyakarta
Takarir Mahasiswa Yogyakarta melakukan aksi solidaritas terhadap Bambang Isti Nugroho yang diadili karena dituduh mengedarkan buku-buku Pramoedya Ananta Toer pada 1989.

Hak cipta lpmarena.com

Protes mahasiswa ITB terhadap mendagri

Di Bandung, dalam peristiwa 5 Agustus 1989, sejumlah mahasiswa ITB menggelar protes terhadap Menteri Dalam Negeri Rudini yang datang ke kampus itu. Mereka kemudian diadili dan dipecat dari ITB oleh rektornya.

Gerakan mahasiswa, demonstrasi, ITB
Takarir Enam Mahasiswa ITB yang ditahan di LP Kebonwaru, Bandung, terkait aksi 5 Agustus 1989. Dari kiri ke kanan: Moh. Jumhur Hidayat, M.Fadjroel Rachman, Arnold Purba, Enin Supriyanto, Bambang SLN dan Ammarsjah.

Hak cipta Koleksi KPM ITB

Mahasiswa bebas beraktivitas?

Fuad Hassan, yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, secara bertahap mencairkan kebekuan kampus. Fuad, melalui kebijakan barunya, menekankan kepada pejabat universitas agar memberi kebebasan kepada mahasiswa dalam menjalankan aktivitas di kampus.

Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, NKK/BKK, SMPT.
Takarir Setelah dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 1985, Fuad Hassan membentuk tim untuk meneliti, antara lain, keinginan para aktivis mahasiswa.

Hak cipta Kompas

Kebijakan NKK/BKK dicabut

Pada pertengahan 1990, turun SK No.4033/U/1990 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan. SK ini dikenal sebagai Kebijakan SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) yang mengizinkan kembali dibentuknya lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas. Berlakunya SK ini berarti dicabutnya secara formal kebijakan NKK/BKK yang dijalankan sejak 1978.

karikatur, SMPT, NKK/BKK, Dewan Mahasiswa
Takarir Karikatur yang menyindir kelahiran SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) dengan membandingkan dengan Dewan Mahasiswa.

Hak cipta Arsip Heyder Affan

Tinggalkan Balasan