Pasang surut gerakan mahasiswa dan kebijakan depolitisasi kampus pada masa Orde Baru
Sumber gambar, TEMPO/Bachrun Suwatdi
Bulan madu aliansi segitiga militer, mahasiswa, dan teknokrat saat menjatuhkan Presiden Sukarno pada 1966, mulai menemukan titik baliknya pada akhir 1960-an dan awal 1970-an, ketika rezim Soeharto dianggap mulai melenceng.
Pada masa-masa itu, muncul aksi protes mahasiswa, yang kelak direpresi oleh pemerintah, setelah meledak Peristiwa Malari 1974 dan pendudukan kampus oleh tentara pada 1978.
Lalu pemerintah resmi melarang mahasiswa berpolitik melalui kebijakan normalisasi kehidupan kampus (NKK).
Berikut rangkaian peristiwa penting sebelum, saat kampus disterilkan dari politik, hingga usai kebijakan itu dicabut, yang dikumpulkan BBC dari berbagai sumber.
Pasang-surut gerakan mahasiswa 1978-1990
Mahasiswa mengkritik Orde Baru
Harga bensin naik dan lahirlah Gerakan Mahasiswa Menggugat (GMM) yang melakukan kritik terhadap pemerintah Orde Baru. Mahasiswa kemudian membentuk Komite Anti Korupsi (KAK).
Hak cipta Prisma/KAMI Pusat
Gerakan Golput lahir
Sebelum memasuki Pemilu 1971, ada kegelisahan dan pernyataan tidak percaya pada sembilan parpol dan Golongan Karya sebagai pembawa aspirasi rakyat. Lahirlah Gerakan Golput (Golongan Putih) yang dimotori Arief Budiman.
Hak cipta Detikcom/Istimewa
Peristiwa Malari 1974
Mahasiswa menolak investor asing dan menuntut tiga hal: bubarkan asisten pribadi presiden (aspri), turunkan harga, dan berantas korupsi. Pemerintah Soeharto menghabisi aksi mahasiswa setelah terjadi kerusuhan di Jakarta saat mahasiswa turun ke jalan—dikenal sebagai Malapetaka 15 Januari atau Malari 1974. Belakangan terungkap aksi ini terjadi saat terjadi persaingan di tubuh elite militer.
Hak cipta Kementerian Penerangan dalam Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka (1974-1975)
Mahasiswa wajib minta izin berkegiatan
Mahasiswa memprotes Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 028/1974 yang isinya mengharuskan mahasiswa minta izin kepada rektor bila hendak melakukan kegiatan.
Dewan Mahasiswa dibekukan
Bersamaan Pemilu 1977 dan Sidang Umum MPR, mahasiswa di sejumlah kampus mencoba melakukan perubahan politik. Mereka menolak kehadiran Soeharto sebagai presiden, yang ditanggapi dengan represif oleh rezim Soeharto. Puncaknya ditandai dengan ribuan tentara menduduki kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), perburuan, serta penangkapan pimpinan mahasiswa. Dewan Mahasiswa kemudian dibekukan.
Hak cipta TEMPO/Harianto Imam Rahayu
NKK digalakkan dan BKK dibentuk
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Daoed Joesoef, mengeluarkan SK No.0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) guna menjinakkan kegiatan politik mahasiswa dan secara implisit melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa. Mereka juga membentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).
Hak cipta TEMPO/Bachrun Suwatdi
Protes mahasiswa menentang NKK/BKK
Kehadiran NKK/BKK mulai menyulut protes-protes mahasiswa di sejumlah kampus. Langkah ini didukung Fraksi PDI dan PPP di DPR. Mereka menganggap kebijakan itu bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pada 24 November 1979, mereka mengajukan hak interpelasi. Upaya ini gagal karena mayoritas anggota DPR menolaknya.
Hak cipta TEMPO/Bachrun Suwatdi
Diskusi dari kelompok studi mahasiswa
Di tengah dominasi negara dan depolitisasi kampus, mulai muncul kelompok-kelompok studi mahasiswa yang intensif menggelar diskusi. Mereka tumbuh di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Pada waktu hampir bersamaan, muncul pula aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terlibat masalah-masalah sosial di luar kampus.
Konsep Wawasan Alamamater
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nugroho Notosusanto, mengeluarkan konsep ‘Wawasan Almamater’. Isinya sama dengan NKK/BKK yaitu bertujuan mencegah aktivitas politik mahasiswa.
Hak cipta Buku ‘Menegakkan Wawasan Almamater’ karya Nugroho Notosusanto (1985)
Geliat pers mahasiswa
Aktivitas pers mahasiswa mulai bergairah kembali, melalui pertemuan tingkat nasional dan membentuk jaringan. Di sejumlah kampus bermunculan penerbitan pers mahasiswa setelah didahului pendirian unit aktivitas penerbitan mahasiswa.
Protes mahasiswa kembali muncul
Setelah lama tidak muncul, protes-protes mahasiswa di sejumlah kampus muncul lagi. Di antaranya, demonstrasi menentang KSOB/TSSB dan RUU Pendidikan di Jakarta. Di Yogyakarta, mahasiswa menggelar aksi menuntut pencabutan NKK/BKK.
Hak cipta EMPO/Putu Setia
Mahasiswa mengangkat isu sosial lokal
Protes mahasiswa mulai mengangkat masalah-masalah sosial yang bersifat lokal. Mereka menyoal kasus tanah Badega, Cimacan, Kacapiring (di Jawa Barat), Kedung Ombo (Jawa Tengah), serta penggalian pasir di Mojokerto (Jawa Timur). Intinya, mahasiswa melakukan pembelaan terhadap petani.
Hak cipta Repro Majalah Tempo, 25 Maret 1989.
Buku Pram, komunisme dan demo di Yogyakarta
Aksi maraton demo digelar mahasiswa Yogyakarta memprotes kasus pengadilan terhadap seorang mahasiswa Fisipol UGM, Bambang Subono, dan karyawan kampus FMIPA UGM, Bambang Isti, karena tuduhan subversif. Mereka dituduh menyebarkan ajaran komunisme, melalui penjualan buku Pramoedya Ananta Toer dan diskusi tentang buku karyanya. Mahasiswa Fisipol UGM, Bonar Tigor Naipospos, juga diadili karena aktivitas-aktivitas diskusinya yang dituduh menyebarkan permusuhan terhadap negara.
Hak cipta lpmarena.com
Protes mahasiswa ITB terhadap mendagri
Di Bandung, dalam peristiwa 5 Agustus 1989, sejumlah mahasiswa ITB menggelar protes terhadap Menteri Dalam Negeri Rudini yang datang ke kampus itu. Mereka kemudian diadili dan dipecat dari ITB oleh rektornya.
Hak cipta Koleksi KPM ITB
Mahasiswa bebas beraktivitas?
Fuad Hassan, yang ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, secara bertahap mencairkan kebekuan kampus. Fuad, melalui kebijakan barunya, menekankan kepada pejabat universitas agar memberi kebebasan kepada mahasiswa dalam menjalankan aktivitas di kampus.
Hak cipta Kompas
Kebijakan NKK/BKK dicabut
Pada pertengahan 1990, turun SK No.4033/U/1990 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan. SK ini dikenal sebagai Kebijakan SMPT (Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) yang mengizinkan kembali dibentuknya lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas. Berlakunya SK ini berarti dicabutnya secara formal kebijakan NKK/BKK yang dijalankan sejak 1978.
Hak cipta Arsip Heyder Affan
Akhir dari Paling banyak dibaca