Penyelidikan yang dipimpin masyarakat Aborigin menemukan bukti-bukti bahwa penjajah Britania telah melakukan genosida terhadap penduduk asli di Negara Bagian Victoria, Australia.

Dalam laporannya, Yoorrook Justice Commission mengatakan tindak kekerasan dan penyakit membuat populasi masyarakat adat setempat berkurang hingga tiga perempatnya.

Hal ini terjadi dalam kurun 20 tahun setelah negara bagian itu dijajah pada awal 1830-an.

Laporan ini mencakup 100 rekomendasi untuk “memperbaiki” kerugian yang disebabkan “invasi dan pendudukan”.

Meski begitu, sebagian penulis laporan tidak setuju dengan “temuan-temuan utama” yang tidak disebutkan secara spesifik.

Pada tahun 2021, Komisi ini dibentuk sebagai penyelidikan formal pertama di Australia yang “mengungkap kebenaran”.

Komisi itu ditugaskan untuk menelaah “ketidakadilan sistemik” yang diderita oleh masyarakat suku bangsa asli di Victoria, baik pada masa lalu maupun yang masih berlangsung.

Laporan ini adalah bagian dari dorongan nasional yang lebih luas agar Australia terlibat dalam proses rekonsiliasi dengan masyarakat Aborigin dan Penduduk Selat Torres.

Para pemimpin komunitas mengatakan proses ini harus mencakup penyelidikan terhadap sejarah bangsa, pembuatan perjanjian, dan pemberian suara politik yang lebih besar kepada masyarakat Bangsa Pertama.

Selama empat tahun, Komisi Keadilan Yoorrook memberikan kesempatan kepada masyarakat Aborigin dan Penduduk Selat Torres untuk secara formal membagikan kisah dan pengalaman mereka.

Tugas komisi ini mencakup berbagai isu, termasuk hak atas tanah dan air, pelanggaran budaya, pembunuhan dan genosida, serta masalah kesehatan, pendidikan, dan perumahan.

Laporan tersebut menemukan bahwa sejak tahun 1834, “pembunuhan massal, penyakit, kekerasan seksual, pengucilan, penghancuran bahasa (linguicide), penghapusan budaya, degradasi lingkungan, pencabutan anak”, serta asimilasi, telah berkontribusi pada “kehancuran fisik yang nyaris total” komunitas suku bangsa asli Victoria.

Akibatnya, populasi mereka turun drastis dari 60.000 menjadi 15.000 jiwa pada tahun 1851.

“Ini adalah genosida,” bunyi laporan tersebut.

Laporan yang disusun berdasarkan lebih dari dua bulan dengar pendapat publik dan lebih dari 1.300 masukan ini menyerukan “ganti rugi” untuk mengakui serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, termasuk reparasi.

Rekomendasi lainnya adalah perombakan signifikan sistem pendidikan untuk melibatkan lebih banyak masukan dari masyarakat penduduk asli.

Selain itu, permintaan maaf pemerintah Australia untuk tentara Aborigin yang bertugas selama Perang Dunia tetapi dicoret dari skema pemberian tanah saat kembali dari medan perang.

Terkait sistem kesehatan negara bagian, laporan ini menemukan bahwa rasisme bersifat “endemik”. Karena itu, laporan tersebut menyerukan peningkatan dana untuk layanan kesehatan suku asli serta kebijakan untuk mendapatkan lebih banyak staf Aborigin dalam sistem tersebut.

Namun, tiga dari lima komisioner—Sue-Anne Hunter, Maggie Walter, dan Anthony North—”tidak menyetujui dimasukkannya temuan-temuan utama dalam laporan akhir”, meskipun tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan.

Menanggapi laporan tersebut, pemerintah Negara Bagian Victoria mengatakan akan “mempertimbangkan dengan cermat” temuan-temuan itu.

Perdana Menteri Jacinta Allan menyatakan bahwa temuan-temuan tersebut “menyoroti kebenaran yang pelik”.

Jill Gallagher, kepala badan utama kesehatan dan kesejahteraan Aborigin di Victoria, menyatakan bahwa temuan genosida itu “tidak terbantahkan”.

“Kami tidak menyalahkan kekejaman ini kepada siapa pun yang saat ini hidup,” katanya kepada ABC.

“Tetapi kita yang hidup saat ini bertanggung jawab untuk menerima kebenaran itu—dan semua warga Victoria hari ini harus menerima, mengakui, dan berdamai dengan temuan faktual ini.”

Laporan komisi ini merupakan yang pertama di Australia.

Di negara bagian dan wilayah lain, penyelidikan serupa sedang berlangsung dengan tingkat kemajuan yang bervariasi—tergantung partai yang berkuasa.

Sebagai contoh, di Queensland, penyelidikan pengungkapan kebenaran dibatalkan setelah pemerintah Partai Buruh digantikan oleh pemerintahan Liberal-Nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, dialog nasional tentang cara mengakui pemilik tradisional Australia di semua tingkat pemerintahan telah memicu perdebatan sengit.

Pada Oktober 2023, warga Australia menolak referendum bersejarah, menolak perubahan konstitusi yang akan menciptakan Aboriginal and Torres Strait Islander Voice, sebuah badan nasional bagi masyarakat Suku Bangsa Asli untuk memberikan nasihat mengenai undang-undang.