Rusydi Baya’gub punya perasaan was-was begitu awak pesawat Saudia Airlines mengumumkan pesawat akan mendarat darurat di BandaraKualanamu, Deli Serdang, Sumatra Utara, Sabtu (21/06) pagi.

Dia tahu pendaratan darurat itu bukan terjadi pertama kali. Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada Selasa, 17 Juni 2025, maskapai yang sama melakukan tindakan serupa setelah menerima ancaman bom.

“Perasaan saya sudah langsung mengarah ke sana. Oh, ini sepertinya terjadi lagi,” tuturnya kepada wartawan Petrus Riski yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Sebagai Ketua Kloter 33 Surabaya, Rusydi mengaku pengumuman tersebut tidak sampai membuat para penumpang yang telah menunaikan ibadah haji panik. Karena, menurut Rusydi, para penumpang kurang memahami apa yang sedang terjadi.

“Kita akan landing di Kualanamu Medan demi keselamatan, bahasanya begitu dari awak pesawat. Kami tidak membawa tas dan lain sebagainya kecuali tas paspor,” papar Rusydi mengisahkan.

Para penumpang turun dengan tertib tanpa kepanikan pada wajah mereka, seperti terekam dalam video yang ditunjukkan Rusydi. Para petugas yang menyambut mereka di bandara juga tidak terlihat terburu-buru.

Saat tiba di ruang tunggu, barulah sejumlah anggota TNI, polisi, dan petugas bandara memeriksa bagasi penumpang hingga seluruh badan pesawat. Pemeriksaan, menurut Rusydi, membutuhkan waktu lama.

“Kita sempat diistirahatkan di hotel, kemudian kita diterbangkan kembali jam 03.30 dini hari WIB menuju Surabaya,” ujar Rusydi.

Sejumlah keluarga datang menjemput para jemaah di Bandara Djuanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagian menangis keras, kata Rusydi.

“Kerabat-kerabat penumpang mungkin tahu karena mereka melihat dari media-media yang menyebarkan berita tersebut, yang menjelaskan adanya ancaman bom. Sementara kami yang di pesawat itu tidak terlalu memperhatikan. Para penumpang tidak terlalu risau, galau dan sebagainya,” papar Rusydi.

Kronologi ancaman bom

Sekitar pukul 06.45 WIB, kapten pesawat Saudia Airlines dengan kode penerbangan SVA5688 menerima kabar tak enak. Otoritas penerbangan di ATC Oman mengabarkan ada ancaman bom terhadap pesawat yang sedang diterbangkannya. Kata petugas di darat, ancaman diterima melalui email.

“Dari Oman, dia [pilot] cek ke perusahaannya dan ternyata harus mendarat sesuai prosedur penerbangan,” kata Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, seperti dikutip dari laman Detik.com.

Kabar ini juga diterima AirNav di Jakarta yang lantas meneruskan peringatan tersebut kepada petugas Pengatur Lalu Lintas Udara (ATC) di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Kemudian ATC Kuala Lumpur menyampaikan kepada pilot. Lalu pilot meminta landing (mendarat) di Kualanamu untuk skrining terhadap pesawat,” kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana, kepada para wartawan di Jakarta, seperti dikutip dari laman Tempo.co.

Pesawat Saudia Airlines bernomor penerbangan SV5688 rute Jeddah-Surabaya itu lalu mendarat darurat.

“Pukul 09.27 WIB, telah mendarat satu penerbangan dialihkan di Bandara Internasional Kualanamu,” kata Plt Director of Operation and Service PT Angkasa Pura Aviasi, Nugroho, dalam keterangan tertulis di Medan, Sabtu (21/06).

Pesawat Saudia Airlines membawa 376 penumpang yang terdiri dari 196 laki-laki, 180 perempuan, serta 10 kru pesawat. Seluruh penumpang langsung dievakuasi menuju terminal bandara dan dilakukan pemeriksaan ketat oleh aparat gabungan.

Para petugas dari Lanud Soewondo bersama Tim Jihandak Kodam I/Bukit Barisan dan Brimob Polda Sumut segera melakukan pemeriksaan terhadap pesawat dan barang-barang penumpang.

Dalam pengamanan ini, Kodam I/Bukit Barisan mengerahkan satu satuan setingkat kompi (SSK) Yonkav 6/NK, satu satuan setingkat peleton (SST) Jihandak Yonzipur 1/DD, didukung oleh satu SST Kopasgat TNI AU, dan satu SST Gegana Brimob Polda Sumut.

“Hingga pukul 18.30 WIB (21/06), seluruh penumpang telah diamankan dan ditempatkan di tiga hotel sekitar area bandara dalam keadaan selamat.

“Pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat sudah dilaksanakan dan dinyatakan aman, sedangkan seluruh barang bawaan masih dalam proses pemeriksaan,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi.

Para penumpang telah dievakuasi ke hotel. Mereka melanjutkan penerbangan ke Surabaya pada Minggu (22/06).

Hingga pemeriksaan usai, tak ada bom yang ditemukan.

“Sampai saat ini, tidak ada ditemukan adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut,” kata Kepala Polda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Sabtu (21/06).

Dua teror dalam satu pekan

Ancaman bom yang diterima maskapai Saudia Airlines terjadi dua kali dalam satu pekan.

Pada Selasa (17/06) lalu, pesawat bernomor SV-5726 rute Jeddah-Jakarta juga terpaksa mendarat darurat di Bandara Kualanamu Deli Serdang pada pukul 10.44 WIB.

Pesawat juga membawa jemaah haji yang hendak pulang. Total ada 442 jemaah haji asal pemberangkatan Kota Depok, Jawa Barat.

Pesawat dinyatakan aman setelah tim penjinak bahan peledak Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyisiran.

Sama seperti halnya kejadian kedua, ancaman pertama juga datang lewat email.

“Kemungkinan sama [dengan ancaman sebelumnya], karena informasinya dari wilayah India. Kita dalami. [Teror bom] pertama dari email. Ini butuh koordinasi antarnegara,” kata Kepala Polda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

Apa motif dalam dua peristiwa ancaman bom?

Kementerian Perhubungan menegaskan ancaman bom terhadap pesawat Saudi tersebut tidak berdasar dan diklasifikasikan sebagai informasi hoaks.

“Kedua penerbangan telah ditangani sesuai dengan protokol kontingensi yang berlaku. Setelah melalui penilaian menyeluruh, ancaman yang diterima dinyatakan tidak berdasar dan diklasifikasikan sebagai hoaks oleh otoritas terkait,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, seperti dikutip kantor berita Antara.

BBC News Indonesia telah menghubungi Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Kristomei Sianturi serta Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Indonesia, Wahyu Widada, untuk mengetahui perkembangan, pelaku, dan motif ancaman ini. Tapi sampai artikel ini diterbitkan, kami belum mendapatkan respons.

Sementara itu, menurut Al-Chaidar, selaku pengamat terorisme dari Indonesia Terrorism Watch, tidak ada motif ideologis dalam peristiwa teror ini.

“Kita kemarin sudah cek kelompok-kelompok teroris. Ternyata kelompok JAD [Jamaah Ansharu Daulah] tidak ada, JAT [Jamaah Ansharu Tauhid] tidak ada, MIT [Mujahidin Indonesia Timur] tidak ada, OPM [Organisasi Papua Merdeka] tidak ada. Kelompok-kelompok yang lain juga enggak ada,” kata Al-Chaidar.

Pelaku-pelaku perseorangan yang tidak terafiliasi atau lonewolf tapi kerap kali dilahirkan kelompok-kelompok teror yang sudah mapan—seperti ISIS—juga bisa disingkirkan dari kemungkinan pelaku, menurut Al-Chaidar.

“Yang banyak melahirkan lone wolf kan dari ISIS, itu juga tidak ada. Kalau Al-Qaeda sudah lama enggak ada, sama seperti JI [Jemaah Islamiyah] jugas udah dibubarkan karena Al-Qaeda-nya sudah enggak ada,” paparnya.

“Indonesian Terrorist Watch simpulkan bahwa ini bukan berasal dari kelompok-kelompok teroris yang selama ini ada. Tapi ancaman lewat email, itu sudah tergolong sebuah tindakan terorisme,” tambahnya.

Dari hasil penyelidikan bersama rekan-rekannya, Al-Chaidar menduga pelakunya berasal dari Indonesia. “Jadi sejauh yang kita lihat, ternyata mereka-mereka yang mengirimkan email, itu orang Indonesia. Namun memakai VPN dari India,” klaimnya.

“Mungkin ini terkait dengan pengelolaan haji. Karena yang diincar adalah maskapai yang membawa jemaah haji,” sambungnya.

BBC News Indonesia tidak bisa memverifikasi pernyataan ini.

Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Belajar dari dua kasus teror beruntun yang menimpa maskapai penerbangan ini, menurut Al-Chaidar, sudah waktunya pemerintah untuk memperkuat pengaman digital.

“Harus memperkuat untuk urusan-urusan keamanan internet. Jadi masalah-masalah security system, masalah email,” katanya.

Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi formal dengan Otoritas Penerbangan Sipil Saudi (GACA).

“Untuk bersama-sama meningkatkan langkah-langkah pengamanan penerbangan dari ancaman bom,” ujar Lukman.

Teror pesawat di Indonesia

Pada 28 Maret 1981, pesawat DC 9 rute Jakarta-Medan yang dikenal dengan sebutan Woyla milik Garuda Indonesia dibajak. Para pembajak dipimpin Imran bin Muhammad Zein menyebut kelompok mereka sebagai Komando Jihad.

Para pelaku, yang belakangan diketahui berjumlah lima orang, menuntut pembebasan 80 orang tahanan rekan mereka yang ditahan dan menuntut tebusan uang tunai sebesar US$1,5 juta.

Pembajakan ini tercatat sebagai peristiwa terorisme pertama dan hingga saat ini menjadi satu-satunya dalam sejarah maskapai penerbangan Indonesia. Ada 48 penumpang di dalam pesawat. Sebanyak 33 orang terbang dari Jakarta, dan sisanya berasal dari Palembang.

Singgah mengisi bahan bakar di Penang, pesawat kemudian terbang lagi ke Bangkok setelah pembajak dipenuhi permintaannya.

Drama pembajakan berakhir pada 31 Maret 1981, di Bandara Mueang, Bangkok, Thailand. Pasukan Grup 1 Para Komando dari Komando Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha, sekarang bernama Kopassus) yang dipimpin Letkol Infantri Sintong Panjaitan melakukan operasi pembebasan.

Empat pembajak ditembak mati dalam peristiwa pembebasan yang berlangsung selama tiga menit itu. Sedangkan satu orang pembajak, Imran bin Muhammad Zein, ditangkap lalu dihukum mati.

Pilot Kapten Herman Rante dan anggota Koppasandha bernama Achmad Kirang menjadi korban tewas dalam operasi pembebasan.

Jangan bercanda soal bom

Bercanda soal bom di kawasan bandara—apalagi di pesawat—adalah perkara yang bisa bikin seorang tersangkut hukum. Situs Kementerian Perhubungan menyebut, orang yang bercanda soal bom di lingkungan tersebut bisa dihukum hingga delapan tahun penjara.

UU No 1 Tahun 2008 Tentang Penerbangan pasal 437 menyebut setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Ayat berikutnya menyebut, apabila tindakan tersebut mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, si pelaku bisa dipidana penjara hingga delapan tahun. Hukuman bisa ditambah hingga 15 tahun jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian.

Kementerian Perhubungan mencatat pada 2015 saja ada 13 kali penyampaian informasi palsu tersebut.