Di tengah-tengah gurun Texas, sebuah Stryker diparkir di dekat tembok perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Kendaraan tempur roda delapan ini dulu digunakan dalam perang Irak dan Afghanistan, tapi sekarang digunakan Presiden AS Donald Trump untuk menghentikan apa yang disebutnya “invasi” di perbatasan.

Stryker itu hanya satu dari sekitar 100 kendaraan sejenis yang ditempatkan di sepanjang perbatasan kedua negara yang membentang 3.100 km. Selain menempatkan Stryker, Trump juga memerintahkan lebih dari 8.000 tentara, pesawat mata-mata dan pesawat nirawak, serta dua kapal Angkatan Laut untuk memantau pantai.

Beberapa kilometer dari situ, di sisi perbatasan Meksiko, seorang pemuda berdiri di atas bukit dan menjadi salah satu gejala “invasi” ini.

Oleh petugas Patroli Perbatasan dia disebut sebagai “elang”, yaitu orang-orang yang memantau dan memutuskan kapan dan di mana para migran menyeberang ke Amerika Serikat.

Arus penyeberangan tersebut—yang belum lama ini sempat memecahkan rekor tertinggi—sekarang berkurang drastis.

Penurunan angka itu telah memicu pertanyaan tentang taktik perbatasan Trump, termasuk pengerahan kekuatan militer Amerika yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Celah hukum

Trump dituduh melangkahi konvensi yang membedakan militer dan polisi dengan mengerahkan tentara ke perbatasan.

Di AS, Undang-Undang Posse Comitatus mencegah angkatan bersenjata federal berpartisipasi dalam kegiatan penegakan hukum kecuali Kongres secara tegas mengizinkannya.

Namun, militer diizinkan untuk berpatroli di pangkalannya sendiri dan menangkap para pelanggar dengan dasar “doktrin tujuan militer.”

Antara 18 April hingga 1 Mei, Pentagon menciptakan dua Wilayah Pertahanan Nasional, keduanya berbatasan dengan Negara Bagian Chihuahua di Meksiko. Wilayah itu kini menjadi bagian de facto dari pangkalan militer.

Sebagai konsekuensinya militer dimungkinkan untuk berpatroli di wilayah perbatasan yang luas, kata Elizabeth Goitein, direktur senior Program Kebebasan & Keamanan Nasional di Brennan Center for Justice yang condong ke sayap kiri.

Para migran yang tertangkap melintasi wilayah ini akan dianggap sebagai pelanggar perbatasan dan akan ditahan sementara oleh tentara AS sampai agen Patroli Perbatasan tiba.

“Itulah yang ingin dibangun pemerintah di sini: mengubah sepertiga perbatasan selatan menjadi pangkalan militer,” katanya kepada BBC Mundo. “Ketika seseorang memasuki wilayah itu dan ditahan, mereka dapat berargumen bahwa alasan utama melakukan itu adalah untuk melindungi pangkalan.”

Komando militer berkeras bahwa misi mereka adalah untuk menahan dan menginformasikan agen perbatasan sehingga mereka dapat melakukan penangkapan resmi—bukan untuk melakukan pekerjaan polisi.

Pemerintahan Trump berargumen bahwa perluasan area militer diperlukan untuk keamanan nasional. Dia merujuk pada kemenangan telaknya dalam pemilu sebagai mandat. Keamanan perbatasan yang lebih kuat adalah janji kampanye utama Trump dan salah satu topik utama yang disoroti para pemilih.

Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengatakan bahwa area-area baru tersebut “akan meningkatkan kemampuan kami untuk mendeteksi, mencegat, dan mengadili para imigran ilegal, geng kriminal, dan teroris yang selama ini dapat memasuki negara kita.”

“Hal itu juga akan membentengi kita dari fentanil dan narkotika berbahaya lainnya yang telah meracuni masyarakat kita,” tambahnya.

95% belum cukup baik

Goitein mempertanyakan bagaimana perluasan peran militer ini dapat dibenarkan, mengingat jumlah penyeberangan di perbatasan telah turun ke rekor terendah dalam sejarah.

Meskipun jumlahnya mulai menurun sebelum Trump menjabat, sejak Januari penurunan ini semakin cepat seiring dengan peningkatan upaya pemerintah untuk menangkap dan mendeportasi migran ilegal.

Pada April, lebih dari 8.000 orang ditahan karena memasuki negara itu secara ilegal di perbatasan bagian barat daya.

Tahun lalu, angkanya adalah 128.000 orang pada bulan April atau turun 94%, menurut statistik pemerintah.

Brigadir Jenderal Jeremy Winters, yang bertanggung jawab mengoordinasikan upaya berbagai lembaga penegak hukum di sepanjang perbatasan selatan, mengatakan bahwa satu penyeberangan ilegal pun sudah kebanyakan.

“Penahanan berada di angka 95%. Tapi 95% bukanlah 100%,” katanya dalam konferensi pers.

“Bagi kami, menerima bahwa 95% sebagai cukup baik sama saja mengatakan bahwa tidak apa-apa melanggar hukum. Dan bukan itu yang kami lakukan di sini.”

Pembentukan area-area pertahanan nasional ini terbukti memiliki efek langsung pada penangkapan, seperti yang ditunjukkan statistik. Per 3 Juni, Satuan Tugas Gabungan di Perbatasan Selatan telah mendeteksi sekitar 340 migran di zona militerisasi ini.

Selain tuduhan umum masuk ke AS secara ilegal, jaksa kini dapat menambahkan pasal sengaja melanggar peraturan keamanan di area yang sekarang dinyatakan terlarang.

Meskipun keduanya dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, hukuman untuk pelanggaran peraturan keamanan jauh lebih berat.

Masuk wilayah tanpa izin melalui lokasi yang tidak ditetapkan sebagai pos pemeriksaan bisa dihukum maksimum enam bulan penjara dan denda hingga US$5.000. Adapun pelanggaran yang kedua meningkatkan kemungkinan hukuman hingga satu tahun penjara dan denda US$100.000.

“Area-area ini adalah alam liar, gurun,” kata Carlos Ibarra, pengacara untuk beberapa tahanan, kepada BBC Mundo. “(Para migran) terus berdatangan seperti biasa, tapi tiba-tiba, mereka menghadapi tuntutan militer. Dan mereka tidak mengerti apa-apa.”

Beberapa dari tuntutan tambahan itu dibatalkan karena hakim New Mexico memutuskan bahwa penanda militer tidak ditandai dengan jelas atau bisa terlewatkan. Meski begitu, banyak orang yang telah divonis bersalah dan mengaku bersalah.

Sementara itu, militerisasi perbatasan akan terus berlanjut.

Trump bahkan baru-baru ini mengatakan bahwa ia menekan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum untuk mengizinkan Angkatan Darat AS menyeberang untuk melakukan operasi melawan kartel—usulan yang ditolak mentah-mentah oleh Presiden Claudia.

Untuk saat ini, pasukan tetap berada di sisi perbatasan AS.

“Ini adalah misi utama para tentara. Ini bukan latihan. Ini adalah operasi untuk menutup rapat dan melindungi perbatasan kita, tanah air kita sendiri,” kata Brigadir Jenderal Winters.