Presiden Prabowo Subianto melontarkan janji-janji yang selama ini menjadi tuntutan dan keinginan kaum buruh, serta mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional. Di sisi lain, kericuhan sempat mewarnai aksi May Day di Gedung DPR, Jakarta.

Di hadapan ribuan buruh yang menggelar peringatan Hari Buruh atau May Day di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (01/05), Presiden Prabowo menyebut janji-janjinya itu sebagai “hadiah kepada kaum buruh”.

Dalam pidatonya, Prabowo mengeklaim akan membahas dan mendukung tokoh buruh Marsinah sebagai pahlawan nasional, jika ada pihak yang mengusulkannya.

“Kalian berembuk usul dari kaum buruh bagaimana [misalnya] Marsinah? Asal pimpinan buruh sepakat saya akan dukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” kata Prabowo.

Saat Prabowo menyampaikan pidato di hadapan buruh yang berkumpul di Monas, ribuan buruh dan sejumlah koalisi masyarakat sipil memadati kawasan Gedung DPR di Jakarta untuk melakukan aksi May Day.

Mengutip Kompas.com, sekelompok orang mengatasnamakan Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) bentrok dengan aparat kepolisian di depan Gedung DPR pada Kamis (01/05) siang.

Mengutip kantor berita Antara, Polda Metro Jaya menyiapkan 13.252 personel gabungan untuk mengamankan peringatan Hari Buruh, terdiri dari 9.591 personel Polri, 3.385 personel TNI dan 276 personel pemerintahan daerah.

Selain Jakarta, aksi May Day juga digelar di beberapa daerah seperti di Bandung, Malang dan Yogyakarta.

Kericuhan warnai aksi May Day di Jakarta

Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) melakukan aksi long march dan menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada Kamis (01/05).

Massa membawa sejumlah poster tuntutan kepada pemerintah, beberapa lainnya membawa ogoh-ogoh berbentuk kepala babi dan figur dengan gambar wajah Presiden AS Donald Trump.

Dalam tuntutannya, mereka mendesak pemerintah mencabut UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya.

Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah melawan badai pemutusan hubungan kerja (PHK), mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang pro buruh, dan memberikan kepastian dan jaminan kerja yang layak bagi kaum buruh.

Tak hanya itu, massa juga mendorong segera disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan memberikan jaminan hukum bagi pekerja rumah tangga.

Mereka juga mendesak pemerintah untuk menghapuskan hubungan kemitraan, pengakuan status pekerja bagi pengemudi ojol, taksi online dan kurir.

Di sisi lain, menjamin dan lindungi pekerja medis dan kesehatan, pekerja perikanan dan kelautan, pekerja perkebunan dan pertanian, pertambangan dan buruh migran, juga menjadi tuntutan mereka.

Unjuk rasa Hari Buruh di Jakarta sempat diwarnai kericuhan ketika terjadi saling dorong antara para pengunjuk rasa dan pihak kepolisian.

Mengutip Kompas.com, Insiden tersebut bermula saat massa dari Gerakan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) membakar ban di depan Gedung DPR RI sekitar pukul 14.33 WIB.

Polisi kemudian langsung memasang barikade dan berusaha memadamkan api saat asap hitam sudah membumbung tinggi.

Apa saja janji-janji Prabowo terhadap para buruh?

Presiden Prabowo mengungkapkan janji-janji atas tuntutan buruh setelah dirinya menerima masukan dari pimpinan berbagai konfederasi buruh.

Pertama, Prabowo mengeklaim akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Dewan ini, menurutnya, akan mempelajari keadaan buruh di Indonesia dan memberi masukan kepada presiden.

“Mana undang-undang yang tidak melindungi buruh, mana regulasi yang tidak berpihak pada buruh, akan segera diperbaiki,” ujar Prabowo memberikan contoh.

Kedua, Presiden Prabowo berjanji untuk segera membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Disambut sorak-sorai para buruh, Prabowo lantas berujar dengan nada tinggi: “Tidak aku biarkan rakyat atau pekerja diPHK seenaknya.”

Ketiga, Prabowo membuat klaim dirinya akan segera meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk mulai dibahas di DPR.

Dia berjanji pekan depan RUU itu “mulai dibahas” dan “mudah-mudahan selesai dalam tiga bulan.”

Keempat, Prabowo juga berjanji menyusun Undang-Undang Perlindungan Pekerja Kelautan dan Perikanan.

Kelima, presiden berjanji akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mempelajari hal-hal terkait tuntutan penghapusan outsourcing.

Dan, keenam, Presiden Prabowo kemudian menyentil apa yang disebutnya sebagai pertanyaan para pemimpin buruh, yaitu mengapa tidak ada pahlawan yang berlatar kaum buruh.

Setelah itu Prabowo berujar, apabila ada mengusulkan pahlawan berlatar buruh, maka dia mengeklaim akan membahas dan mendukungnya.

“Kalian berembuk usul dari kaum buruh bagaimana [misalnya] Marsinah? Asal pimpinan buruh sepakat saya akan dukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” kata Prabowo.

Siapa Marsinah, aktivis buruh, yang diusulkan Prabowo jadi pahlawan?

Marsinah (kelahiran 10 April 1969) adalah aktivis dan buruh pabrik yang dibunuh secara sadis pada 8 Mei 1993.

Hingga 32 tahun kemudian, siapa aktor di balik pembunuhnya masih belum terungkap.

Marsinah adalah buruh di PT Catur Putra Surya (CPS), pabrik pembuat jam di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.

Semasa hidup, perempuan kelahiran Nganjuk, Jatim, ini dikenal aktif menyuarakan hak-hak kaum buruh.

Ada dugaan kuat dia dibunuh karena keterlibatannya dalam aksi mogok menuntut upah di pabrik tempatnya bekerja.

Penculikan, penyiksaan dan pemerkosaan yang berujung kematiannya diduga kuat melibatkan aparat keamanan.

Jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di hutan di Dusun Jegong, Wilangan, Nganjuk, Jatim, pada 9 Mei 1993.

Kasus pembnuhan Marsinah kemudian menjadi isu internasional, hingga dijadikan catatan Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Beberapa hari sebelum dibunuh, Marsinah dan sejumlah buruh PT Catur Putra Surya aktif berunjuk rasa.

Mereka menggelar mogok kerja untuk menuntut, antara lain, kenaikan upah pokok.

Sampai 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam unjuk rasa dan lobi.

Ketika sebagian kawan-kawannya dibawa ke markas Komando Distrik Militer 0816/Sidoarjo, Marsinah sempat mendatangi markas tentara itu.

Setelah itu, sekitar pukul 22.00 WIB, Marsinah tidak diketahui keberadaannya. Pada 9 Mei 1993, jenazahnya ditemukan di sebuah hutan di Dusun Jegong, Nganjuk, Jatim.

Seperti diberitakan Tempo, polisi kemudian turun tangan dan menyelidiki kasus pembunuhan Marsinah.

Penyelidikan awal polisi mengarah kepada beberapa orang sipil, termasuk Yudi Susanto, pemilik PT Catur Putra Surya (CPS).

Para pegiat HAM sejak awal menaruh kecurigaan arah penyelidikan polisi dalam kasus Marsinah. Mereka menganggap para terduga pelaku dijadikan kambing hitam belaka.

Yudi Susanto dan terduga lainnya kemudian membantah tuduhan polisi, seperti disuarakan kuasa hukumnya, Trimoelja D. Soerjadi.

Trimoelja menyatakan bahwa ada rekayasa oknum aparat kodim untuk mencari kambing hitam di balik pembunuhan Marsinah.

Sempat divonis hukuman 17 tahun penjara, Yudi dibebaskan setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasinya.

Pada 1996, seperti dilaporkan Tempo, sebuah tim independen dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengungkap beberapa bukti dalam kasus pembunuhan Marsinah.

Tim ini menemukan bahwa polisi telah membuat beberapa kesalahan dalam penyelidikan, termasuk penempatan barang bukti yang salah.

Namun 32 tahun setelah penemuan jenazah Marsinah di hutan nan sepi di Nganjuk, belum terjawab siapa dalang pembunuhannya.

Berita ini akan diperbarui secara berkala.