Parlemen Suriname memilih Jennifer Simons menjadi presiden perempuan pertama negara itu, Minggu (06/07). Dia bakal menghadapi tantangan besar: mengelola cadangan minyak raksasa yang baru ditemukan dan mengubah masa depan salah satu negara termiskin di Amerika Selatan tersebut.

Suriname adalah negara terkecil di Amerika Selatan, baik berdasarkan jumlah populasi maupun luas wilayah. Mereka memperingati 50 tahun kemerdekaannya dari penjajahan Belanda tahun ini.

Jennifer Simons alias Jenny adalah dokter sekaligus politikus kawakan berumur 71 tahun yang memimpin koalisi partai oposisi pada pemilu Mei lalu.

Presiden Suriname saat ini, Chandrikapersad Santokhi, sebelumnya tidak mencalonkan diri kembali karena partainya gagal meraih dua pertiga suara dukungan di parlemen.

“Saya ada dalam posisi ini untuk melayani,” kata Jenny dalam pidato singkat usai dipilih parlemen.

“Saya akan menggunakan semua pengetahuan, kekuatan, dan ketajaman saya untuk menjadikan segala kekayaan yang tersedia buat seluruh rakyat,” ujarnya.

Pimpinan Parlemen Suriname, Ashwin Adhin, menyebut pemilihan Jenny sebagai momen bersejarah yang penting.

“Saya sangat menyadari tanggung jawab yang kini ada di pundak kami, tanggung jawab ini semakin besar karena saya adalah perempuan pertama yang menduduki posisi ini,” kata Jenny dalam pidatonya.

“Saya tidak perlu berkata-kata lagi. Terima kasih, kami akan mulai bekerja,” tuturnya.

Jenny berlatar pendidikan sebagai dokter. Dia terjun ke dunia politik pada 1996 sebagai perwakilan untuk daerah pemilihan ibu kota, Paramaribo.

Jenny sebelumnya menjabat sebagai presiden parlemen Suriname. Sejak 2024 dia memimpin Partai Demokrat Nasional (NDP)—didirikan Desiré Bouterse yang pernah memimpin kudeta, terpilih menjadi presiden, lalu meninggal sebagai buronan penegak hukum.

Dalam pemilu akhir Mei lalu, NDP memenangkan 18 dari 51 kursi di parlemen Suriname. Jumlah tersebut lebih banyak dari partai tengah Santokhi.

NDP juga berhasil mendapatkan dukungan lima fraksi kecil lainnya di parlemen. Secara total mereka memiliki 34 kursi.

Kutukan minyak

Jenny dijadwalkan akan dilantik pada 16 Juli mendatang, usai masa jabatan lima tahun presiden sebelumnya berakhir.

Selepas pelantikan itu, Jenny akan menghadapi tantangan besar.

Sekitar 20% dari total 600.000 warga Suriname hidup di bawah garis kemiskinan.

Populasi Suriname sangat beragam, terdiri dari keturunan masyarakat asli, keturunan India, Indonesia, China, Belanda, dan yang memiliki darah Afrika.

Sekitar 90% wilayah negara yang berada di Karibia ini ditutupi oleh hutan tropis. Selama beberapa dekade terakhir, ekonomi mereka ditopang, antara lain, oleh sektor pertambangan dan pertanian.

Dalam beberapa tahun terakhir, Suriname semakin condong ke China sebagai sekutu politik dan mitra dagang.

Pada 2019, negara itu menjadi salah satu negara Amerika Selatan pertama yang bergabung dalam inisiatif infrastruktur Jalur dan Sabuk (Belt and Road) China alias Jalur Sutra Baru.

Inflasi, yang melebihi 60%, dan perjanjian restrukturisasi utang dengan organisasi keuangan internasional memicu warga Suriname melakukan protes besar pada 2023. Demonstrasi yang terjadi juga menentang penghematan anggaran publik yang diberlakukan presiden sebelumnya.

Namun penemuan cadangan minyak bumi pada 2020 di perairan Suriname telah menarik investasi baru sekaligus mengubah ekspektasi yang semestinya dicapai negara itu.

Perusahaan minyak bumi dari Prancis, TotalEnergies dan korporasi plat merah Malaysia Petronas sudah beroperasi di ladang minyak baru tersebut.

Pada 2028 blok minyak lepas pantai itu diyakini akan memproduksi 220.000 barel minyak per hari. Angka itu jauh lebih banyak dari produksi saat ini yang mencapai 5.000 hingga 6.000 barel per hari.

Presiden sebelumnya, Chandrikapersad Santokhi, pernah berjanji mendistribusikan hasil eksploitasi minyak bumi itu kepada warga Suriname. Setiap warga, kata Santokhi, akan menerima $750 (sekitar Rp12 juta) melalui rekening tabungan, dengan tingkat bunga 7% per tahun.

Santokhi berkata, Suriname “menyadari kutukan minyak” atau yang mereka kenal sebagai “penyakit Belanda”.

Berbagai negara kaya sumber daya minyak lain telah mengalami “kutukan” tersebut, antara lain Venezuela, Angola, dan Aljazair. Mereka tidak mampu mengubah kekayaan minyak menjadi kesuksesan ekonomi.

Norwegia adalah pengecualian dari “kutukan” ini berkat pendirian lembaga pengelola dana abadi.

Salah satu tantangan yang akan dihadapi Jenny adalah mengelola pendapatan dari perminyakan tersebut, yang menurut para ahli bisa mencapai US$10 miliar (sekitar Rp162 triliun) dalam 10 sampai 20 tahun ke depan.

Namun Jenny, yang masa jabatannya akan habis pada 2030, belum menjelaskan strategi yang akan dia terapkan dengan pendapatan tersebut. Koalisi politik yang rapuh bisa menyebabkan ketidaksepakatan dalam pengelolaannya.

Sejarah yang bergejolak

Suriname memiliki sejarah yang bergolak dengan pemberontakan dan kudeta, sejak merdeka dari Belanda pada 1975.

Salah satu peristiwa dalam sejarah Suriname disebut sebagai “kudeta para sersan” yang terjadi tahun 1980. Ketika itu, Desiré Bouterse menjadi pemimpin de facto Suriname hingga 1987.

Di akhir era kekuasannya, Bouterse dituduh terlibat dalam pembunuhan 15 lawan politik, pengacara, jurnalis, pengusaha, dan pimpinan tentara. Pada 2010, Bouterse terpilih menjadi presiden, melalui pemilihan umum, hingga dia kalah pemilu pada 2020.

Jennifer Simons mempertahankan kolaborasi erat dengan Bouterse selama masa kepresidenan itu. Relasi tersebut kini dicerca para kritikusnya.

Dalam kurun waktu itu, Jenny menjabat sebagai ketua parlemen dan berperan penting dalam meloloskan undang-undang amnesti yang secara langsung menguntungkan Bouterse.

Bouterse, yang dianggap sebagai diktator oleh mayoritas warga Suriname, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada 2024. Dia dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan terhadap lawan-lawan politik.

Namun Bouterse kemudian melarikan diri dan meninggal dalam pelarian pada tahun 2024.

Selagi Bouterse berada dalam pelarian, Jenny kembali ke dunia politik yang telah ditinggalkannya empat tahun sebelumnya. Pada Juli 2024, Jenny terpilih untuk memimpin Partai Demokrat Nasional.