Pembatasan gratis ongkos kirim barang yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menuai kritik di media sosial. Kebijakan itu dianggap “remeh” mengingat banyak masalah lain yang mendesak di dunia digital dan memerlukan penanganan Komdigi, mulai dari judi online sampai keamanan data.

Pakar keamanan data dan internet, Alfons Tanujaya, menilai kritik yang diarahkan kepada Komdigi merupakan hal wajar.

“Yang dipertanyakan masyarakat itu benar. Lah ini selevelnya Komdigi lho. Kok urus ongkos kirim? Apa kurang kerjaan begitu?” kata Alfons.

Kritik publik ini bermula kala Komdigi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial pertengahan Mei 2025.

Salah satu yang diatur dalam regulasi ini adalah pembatasan layanan gratis ongkos kirim sebulan hanya tiga kali.

Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi, Gunawan Hutagalung, mengeklaim alasan diterbitkannya aturan ini guna menjamin persaingan usaha dalam ekosistem pengiriman barang terjaga.

“Ini supaya ingin memberikan persaingan sehat kan dan ini juga menjadi sifatnya safeguard dan industri ini sehat tumbuhnya. Kita akan monitoring persaingannya yang fair dan sehat dan ini akan dimulai dari marketplace,” ujar Gunawan di Jakarta, Jumat (16/05).

Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid mengeklaim bahwa aturan ini merupakan mandat dari Presiden Prabowo Subianto dalam rangka “memperkuat distribusi nasional”.

Kebijakan ini mengemuka tatkala banyak permasalahan di dunia digital, seperti judi online.

Bahkan, baru-baru ini mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, disebut dalam sebuah dakwaan menerima jatah 50% untuk melindungi situs judi online—tuduhan yang kemudian dia bantah.

Selain itu, warganet juga mendiskusikan perihal panggilan spam pinjaman online yang diterima warga.

“Gratis ongkir langsung dipotong, cepat banget. Penipuan online? Dibiarkan tumbuh subur kayak tanaman hidroponik,” sebut salah satu cuitan di platform X.

Lalu, apa saja permasalahan yang dinilai genting untuk ditangani Komdigi?

Pakar keamanan digital sekaligus anggota Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS), Alfons Tanujaya, mengatakan peraturan yang baru diterbitkan Komdigi didasari “maksud baik”.

Ia menyebut peraturan ini sebenarnya bisa menjaga persaingan para pemilik usaha kecil menengah e-commerce yang giat memberikan gratis ongkos kirim untuk barang yang dijualnya.

“Kalau UMKM enggak [berdagang] lewat e-commerce, lalu e-commerce-nya menandingi UMKM dengan gratis ongkir, ya mau bagaimana lawannya?” ujar Alfons.

Selain itu, Alfons juga menyebut bahwa gratis ongkos kirim selama ini “menekan kurir”, yang pendapatannya berkurang akibat fitur tersebut.

Namun, Alfons menyoroti fakta bahwa aturan ini dirilis tatkala Komdigi memiliki sejumlah masalah lain yang perlu diatasi.

“Judi online, data masyarakat yang bocor berkali-kali, itu enggak beres-beres,” kata Alfons.

“Ini Komdigi kok mengurusinya yang remeh-temeh? Sedangkan tugas utamanya kok malah enggak kedengeran?” kata Alfons.

Judi online

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat menyebut perputaran uang judi online selama triwulan pertama 2024 sebesar Rp600 triliun.

Menteri Komunikasi dan Informatika (sekarang menteri komunikasi dan digital) saat itu, Budi Arie Setiadi, menyebut uang hasil judi “justru masuk ke kantong para operator judi online. Masyarakat yang terjerat judi online terlilit utang bahkan kehilangan seluruh hartanya.”

Budi juga sempat menyebut sejumlah kasus kematian bunuh diri orang yang terlilit utang akibat judi online.

Setelah tak lagi menjabat Menkominfo, nama Budi Arie Setiadi justru muncul dalam persidangan kasus penjagaan situs judi online yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), pada Rabu (14/05) silam.

Budi Arie disebut meminta seorang terdakwa merekrut orang yang akan bertugas mengumpulkan data situs perjudian online hingga jaksa menyebut Budi Arie mendapatkan jatah 50% dari keseluruhan website yang dijaga.

Pada November 2024, kepolisian telah menetapkan 24 tersangka sindikat judi online (judol) yang melibatkan pegawai di Komdigi.

Alfons mengatakan pemberantasan judi online yang merajalela perlu dilakukan. Namun, menurutnya, hal ini perlu dengan kerja sama dengan lembaga lain, seperti kepolisian, PPATK, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menyebut industri judi online “sakti” oleh karenanya tak bisa dihadapi satu lembaga saja, sementara kewenangan masing-masing institusi berbeda-beda.

“Dia [Komdigi] kan cuma bisa blokir, dia enggak bisa nangkap, dia enggak bisa menelusuri alur uangnya,” tukasnya.

Ia menyebut Komdigi sedianya tak perlu melakukan pemblokiran terhadap iklan dan promosi judi online.

Menurutnya, yang perlu dilakukan Komdigi adalah mengikuti informasi dari iklan-iklan yang tersebar di dunia maya, dan melacak kontak yang bisa ditemukan dari iklan promosi judi tersebut.

Kontak dan identitas yang ditemukan Komdigi ini bisa dilaporkan kepada regulator keuangan dan penegak hukum untuk ditindak.

“Kalau mereka [lembaga negara] bersatu, itu [judi online] baru bisa diberantas,” sebut Alfons.

Ancaman keamanan siber

Sementara itu, pakar keamanan siber dan ketua Communication and Information System Security Research Center, Pratama Persadha, menyebut hal lain yang perlu menjadi fokus Komdigi adalah ancaman keamanan siber.

Pratama mengungkit serangan siber pada Juni 2024 lalu. Saat itu terjadi serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), yang dikelola Kemenkominfo.

Serangan diketahui dilakukan grup peretas asal Rusia, Lockbit. Peretas meminta tebusan jutaan dolar Amerika Serikat agar data yang dicuri dikembalikan.

“Komdigi seharusnya menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk membangun sistem deteksi dini ancaman siber, memperkuat kapasitas tim incident response di berbagai instansi, dan memastikan semua lembaga pemerintah,” kata Pratama.

Pratama menyebut isu perlindungan data perlu serius dilakukan.

“Komdigi seharusnya menjadi motor penggerak dalam membangun sistem pelaporan kebocoran data yang transparan, mekanisme audit digital terhadap platform besar, serta edukasi publik mengenai hak-hak digital mereka,” kata Pratama.

“Tanpa arah yang jelas di bidang ini, Indonesia akan terus menghadapi ancaman kebocoran data berskala besar yang merugikan warga,” kata Pratama.

Nomor daur ulang

Permasalahan nomor daur ulang juga sempat timbul dan menjadi sorotan publik.

Hal tersebut diakibatkan nomor pengguna yang sudah tak aktif, dijual kembali oleh operator.

Ketua APTIKNAS, Alfons Tanujaya, menjelaskan permasalahan ini tak lepas dari kondisi konsumen yang lebih memilih menggunakan layanan kartu prabayar, yang ia sebut lebih murah dibanding pascabayar.

Baca juga:

Berkaca dari sini Alfons berpandangan Komdigi bisa mengeluarkan regulasi, yang membuat konsumen melirik layanan pascabayar.

“Kalau dia [Komdigi] bilang bikin pre-paid [prabayar] lebih mahal dari postpaid[pasca bayar], ya provider-provider berlomba-lomba [menjual] postpaid,” kata Alfons.

Spam

Di media sosial, warganet mendiskusikan masalah pesan spam. Salah salah satu contoh kasusnya adalah spam yang disebut dikirimkan salah satu platform pinjaman online.

Alfons mengatakan hal ini terjadi karena longgarnya regulasi, misalnya dalam penggunaan kartu SIM.

Alfons mencontohkan jika penggunaan satu kartu SIM, bisa dibatasi untuk bisa digunakan untuk beberapa akun platform digital saja maka “maka spam-spam ini akan bisa sangat tertekan”.

Pemerataan internet

Alfons menilai Komdigi juga perlu melakukan pemerataan akses internet

Survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet 2024 lalu menunjukkan pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 221 juta orang dari total 278 juta penduduk Indonesia yang tercatat pada 2023. Berkaca dari data ini ada sekitar 57 juta penduduk yang belum menikmati internet.

Dengan pertimbangan ongkos pembangunan infrastruktur, Alfons menilai pemerataan harus menjadi yang diutamakan, dibanding kecepatan.

“Kecepatan internet itu harusnya 128 kbps[kilobit per sekon], 256 kbps, itu sudah lebih dari cukup. Yang penting sudah bisa berkomunikasi dengan baik,” kata Alfons.

Alfons bilang pemerintah Indonesia sebenarnya “dapat berkat” dari kemunculan produk teknologi seperti Starlink yang bisa menunjang pemerataan di kala pembangunan infrastruktur pemancar sinyal sempat mangkrak karena tersangkut kasus korupsi.

Starlink adalah layanan internet yang mengandalkan satelit orbit rendah.

Sebelumnya diketahui bahwa terjadi kasus korupsi pembangunan BTS era Menteri Johnny G Plate. Pada 2023, terungkap bahwa pemerintah berencana membangun 4.200 unit BTS dalam kurun 2020-2021.

Belakangan, diketahui yang dilaporkan 1.100 yang terbangun. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan sedianya hanya 958 yang sudah dibangun.

Pada 2024, Mahmah Agung memvonis penjara Johnny karena keterlibatannya dalam pusaran kasus tersebut.