Sebuah video yang memperlihatkan pemandangan udara dari sebuah drone yang menjatuhkan bom beredar di X pertama kali pada April 2025.

Video itu memperlihatkan bom meledak sebelum mengenai sasaran, diikuti dengan dua orang yang berlarian dari titik ledakan.

Menurut narasi yang menyertai video, kejadian itu disebut terjadi di wilayah Intan Jaya, Papua. Adapun bom yang dijatuhkan diklaim sebagai granat buatan Pindad bertipe GT5-PEA2.

Sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi PT Pindad, granat tipe GT5-PEA2 menggunakan bahan peledak jenis TNT. Saat meledak, granat ini akan melontarkan sekitar 1.000 pecahan dan meninggalkan kerusakan dalam radius sekitar 30 meter.

Sampai akhir video tidak jelas apakah ada korban dari pengeboman dan bagaimana nasib kedua orang yang kabur tersebut.

BBC News Indonesia telah berusaha untuk mengonfirmasi informasi ini kepada PT Pindad sejak April 2025 lalu, namun belum menerima respons.

Kepada BBC News Indonesia, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, mengklaim serangan drone yang terekam di video terjadi di Kabupaten Intan Jaya.

Namun, dia mengaku belum mendapatkan informasi detail dari lapangan mengenai korban yang menjadi sasaran serangan dan dua orang yang melarikan diri dari lokasi. “Tidak jelas, apakah warga sipil atau OPM.”

Dalam pernyataan tertulisnya yang dikirim belakangan, Sebby menyebut aksi drone ini adalah bentuk pengejaran TNI terhadap pasukan TPNPB-OPM yang bertanggung jawab atas serangan di Kampung Zanamba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, pada 28 Maret 2025.

Serangan drone, menurutnya, adalah buntut dari kekerasan yang dilakukan TNI di wilayah permukiman sipil . “Kami keluarkan peringatan. Tentara tidak mengindahkan. Maka pasukan kami serang di kota.”

“Dalam aturan perang, hukum humaniter internasional, perlawanan itu harus balance,” kata Sebby soal penggunaan drone.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Mepa (bukan nama sebenarnya) adalah seorang warga di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya.

Dia mengeklaim pengeboman menggunakan drone terjadi di kampungnya pada 29 Maret lalu.

“Pengeboman menggunakan drone ini terjadi pukul 17:50 WIT. Mereka kasih turun bom di tempat tinggalku,” kata Mepa kepada kepada wartawan Yamoye Abeth yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Tetapi warga masyarakat tidak ada yang kena bom itu, kami semua aman,” ujarnya.

Selain drone, Mepa juga bisa mendengar suara helikopter mondar-mandir di angkasa.

Siapa mereka? “Militer,” kata Mepa.

Kebanyakan warga kampung, katanya, sudah berpencar dan mengungsi ke hutan-hutan. “Kami takut jangan sampai mereka kasih turun bom lagi dari udara.”

Menurut Mepa, warga di kampungnya masih bertahan di pengungsian.

“Sekarang ini saya dan masyarakatku belum belum kumpul kembali. Masyarakat masih di hutan,” ujarnya.

Kesaksian lain datang dari Doneys (bukan nama sebenarnya) warga di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.

Menurutnya, ada beberapa drone yang berputar di distriknya.

“Betul ada pesawat pemburu yang besar itu sekitar jam 4 sampai jam 5, ada putar sekitar 10 kali lebih,” ujarnya seperti yang dituturkan kepada wartawan Yamoye Abeth.

Dia mengeklaim bom yang meledak berjumlah lebih dari satu. “Tapi hanya satu yang jatuh. Yang lain meledak di atas udara.”

Doneys mengatakan video serangan drone yang beredar di media sosial terjadi di Kampung Zanamba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya.

Warga setempat, kata Doneys, telah mengungsi ke ibu kota kabupaten dan ke kampung-kampung lain.

BBC News Indonesia telah berusaha menghubungi sejumlah pejabat TNI di Papua dan di Jakarta untuk mengonfirmasi video drone yang beredar di media sosial.

Namun, hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi apakah video tersebut betul rekaman operasi militer TNI menggunakan drone atau bukan.

Sebelumnya, militer Indonesia secara terbuka mengakui akan menggunakan drone untuk memantau situasi Papua.

Pada Desember 2023, saat bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan drone digunakan untuk patroli.

“Teknologi kita sudah menggunakan drone di sana,” ujar Agus. “Kalau aman, baru kita masuk,” sambungnya seperti dikutip situs Detik.com.

Pada Maret 2024, Kepala Staf TNI AD, Jenderal Maruli Simanjuntak, juga menyebut penggunaan drone untuk pengintaian (surveillance) telah dilakukan bahkan setahun sebelumnya.

“Proses sudah berjalan, dari tahun kemarin untuk pos-pos depan kita di Papua itu sudah banyak menggunakan drone untuk pengamanan wilayah,” kata Maruli seperti dikutip Kompas.com.

Apakah TNI bisa melakukan operasi pengeboman menggunakan drone?

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (Isess), Khairul Fahmi, belum bisa memastikan jenis drone dan operator yang mengemudikan drone yang digunakan di dalam video.

Meski begitu dia bisa memastikan bahwa militer Indonesia memiliki kapasitas untuk melaksanakan operasi semacam itu.

“Secara teknis TNI punya beberapa platform drone yang mampu membawa muatan senjata, walaupun skalanya terbatas, dan penggunaannya sangat selektif,” terangnya.

Industri pertahanan dalam negeri pun, menurut Fahmi, sudah memiliki kapasitas memproduksi drone untuk melaksanakan tugas intelijen, pengawasan, dan pengintaian.

“Drone juga bisa dimanfaatkan untuk serangan yang sifatnya presisi dan untuk angkut logistik terbatas. Itu sudah bisa dikembangkan oleh industri pertahan domestik kita,” jelasnya.

Penggunaan drone bagi militer, menurut Fahmi, memiliki keuntungan taktis dan strategis.

“Untuk mengurangi risiko bagi prajurit. Kemampuan [mengincar target spesifik] ini sangat penting supaya akurasinya tinggi dan keselamatan warga sipil bisa ditingkatkan.”

Bagaimana aturan soal drone bersenjata di Indonesia?

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur penggunaan drone dalam serangan bersenjata.

Ketiadaan aturan itu bisa membuat serangan drone sebagai sesuatu yang ilegal, menurut Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra.

“Papua hingga saat ini tidak pernah ditetapkan sebagai daerah operasi militer, maka operasi drone militer di Papua bisa dikatakan ilegal,” ujarnya.

Aturan penggunaan drone untuk kebutuhan militer, menurut Ardi, diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bisa dipertanggungjawabkan,.

“Penggunaan drone oleh TNI harus dilakukan secara akuntabel meliputi informasi terkait tujuan lokasi dan hasil operasi. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan drone dalam operasi militer.”

Karena itu, menurutnya, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu membuat regulasi penggunaan drone dalam operasi militer sebelum menjalankan operasi militer di Papua.

Penggunaan drone, kata Ardi, harus menjamin tidak menyebabkan kerusakan atau korban masyarakat sipil.

“TNI harus memastikan bahwa menggunaan drone dilakukan dengan presisi tinggi untuk menghindari korban tidak bersalah,” ucapnya.

Peneliti senior di BRIN, Cahyo Pamungkas, menyebut penggunaan drone akan semakin memperburuk situasi konflik.

“Justru pendekatan drone itu akan membuat ketakutan warga sipil. Mereka akan [merasa] di-surveillance [diawasi], ketakutan, dan tidak nyaman. [Drone] menimbulkan teror bagi warga sipil,” katanya lagi.

Jeda kemanusiaan dan evaluasi anggaran

Konflik di Papua telah berlangsung sejak 1965. Tapi hingga kini, konflik dan kekerasan masih terus terjadi.

“Setiap pendekatan keamananan operasi militer hanya akan menghasilkan siklus kekerasan baru yang tidak berakhir,” kata Cahyo.

“Sudah saatnya Presiden Prabowo memikirkan kemungkinan-kemungkinan alternatif penyelesaian konflik Papua dengan cara non-kekerasan,” lanjutnya.

Ada dua hal pokok yang menurut Cahyo bisa dilakukan pemerintah untuk menurunkan eskalasi kekerasan.

Yang pertama adalah jeda kemanusiaan. “Hentikan tembak-menembak di wilayah tertentu pada waktu-waktu tertentu yang disepakati, misalkan menjelang Paskah.”

Yang kedua, pemerintah mesti menarik tentara dari kampung-kampung di lokasi konflik. “Biarkan warga yang mengungsi kembali ke kampung halamannya.”

Yang tak kalah penting, menurut Cahyo, perlu dilakukan evaluasi efektivitas antara biaya dan output dari operasi penegakan hukum.

“Apakah anggaran terus-menerus semakin meningkat kekerasan bersenjata? Perlu diaudit juga penggunaan keuangan untuk mengetahui efektivitasnya,” kata Cahyo.